Kriteria dalam Memilih Alternatif Kebijakan yang Baik

Tulisan ini akan membahas beberapa kriteria pemilihan alternatif kebijakan yang baik dan tepat serta contoh proses pemilihan alternatif kebijakan berdasarkan kriteria tersebut. Karena kebijakan publik yang baik, dikembangkan dari banyak alternatif kebijakan yang dilakukan pada saat tahap formulasi kebijakan. Pemilihan alternatif kebijakan yang tepat atau terbaik merupakan proses penilaian atas alternatif yang ada untuk selanjutnya dipilih yang terbaik. Menilai alternatif merupakan kegiatan memberi bobot pada masing-masing alternatif.

Menurut Quade (1982) tahap ini merupakan tahap yang sangat vital karena akan menentukan apakah pilihan kebijakan yg diambil betul-betul implementable dan dapat mengatasi masalah.

Kriteria yg dipakai adalah seberapa jauh alternatif dapat dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak. Bardach dalam Patton & Sawicki (1993) mengemukakan beberapa kriteria dalam memilih alternatif, yaitu :

A.    Technical feasibility

Kriteria ini menentukan alternative kebijakan yang tepat dengan mengukur apakah secara tekhnis alternatif yang akan dipilih bisa dilaksanakan. Technical feasibility mempunyai dua sub kriteria, yaitu :

1)      Effectiveness, menentukan kebijakan yang tepat dengan melihat derajad pencapaian tujuan, baik tujuan jangka pendek atau jangka panjang, tujuan langsung atau tujuan tidak langsung, tujuan kuantitatif atau kualitatif, dan tujuan yang pantas atau tidak pantas.

2)      Sub Kriteria Adequacy, menentukan alternative kebijakan yang tepat dengan melihat seberapa jauh alternatif mampu memecahkan masalah, baik secara keseluruhan atau sebagian. Hal Ini untuk melihat tingkat efektivitasnya, kapan tercapainya dan sebagainya.

Contoh formulasi kebijakan New Normal dilihat dari kriteria ke efektivan dan adequacynya dibandingkan dengan kebijakan lain (PSBB, Lockdown, dll). New Normal dipandang lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan lain, karena saat ini tujuan pemerintah selain untuk menjaga kesehatan masyarakat, juga ingin menjaga kestabilan ekonomi dan mengembalikan lagi situasi ke keadaan yang normal. Maka kebijakan New Normal lebih efektif diterapkan dibanding kebijakan lain.

 

B.     Political viability

Mempersoalkan berbagai  kriteria politik yg harus diperhitungkan. Kriteria ini dibagi dalam 5 sub kriteria yaitu :

1)      Aseptabilitas, berkaitan dengan apakah alternatif dapat diterima baik oleh aktor maupun masyarakat,

2)      Appropriteness, berkaitan dengan apakah alternatif bertentangan dengan nilai atau dapat merusak nilai yang ada dalam masyarakat,

3)      Responsiveness, berkaitan dengan apakah alternatif dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tingkat responsivitas masyarakat menjadi tinggi karena dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

4)      Legal, dalam hal ini berkaitan dengan apakah alternatif tidak bertentangan dengan pertauran sebelumnya yg dapat membingungkan dalam pelaksanaan.

5)      Equity, apakah alternatif dapat memenuhi rasa keadilan baik antar lokasi pemukiman, suku dan etnik, jenis kelamin, dan sebagainya.

Contohnya New Nermal, yang sejauh ini dapat diterima oleh sebagian besar kalangan, walaupun di daerah-daerah yang masih zona merah belum dapat diterapkan sepenuhnya. Kemudian Alternatif New Normal tidak bertentangan dengan nilai lain, karena tetap menerapkan protokol kesehatan Covid 19 dan pemberlakuan hidup normal secara bertahap. Sehingga diharapkan bisa menjadi solusi bagi perbaikan ekonomi masyarakat dan pengembalian kehidupan normal masyarakat, dengan tetap menerapkan protokol Covid 19. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Kebijakan New Normal memenuhi kriteria political viability.

C.     Econopmic and financial possibility

Kriteria ini berkaitan dengan ukuran-ukuran ekonomi. Terdiri beberapa sub kriteria, yaitu :

1)      Change in networth, mempersoalakan apakah alternatif kebijakan dapat merubah kemampuan ekonomi, seperti GDP, perubahan dalam human capital, non human resources (hasil sumber daya alam)

2)      Profitability, mempersoalakan seberapa jauh keuntungan secara ekonopmi akan diperoleh 

3)      Cost effectiveness, berkaiatn dengan persoalan biaya yang dikeluarkan. Apakah tujuan dapat dicapai dengan biaya seminimal mungkin

4)      Economic efficiency, menunjuk pada tingkat efisiensi antara penggunaan sumber daya dengan manfaat yang diperoleh.

Contoh, formulasi kebijakan New Normal saya rasa memenuhi kriteria Econopmic and financial possibility, karena selain tetap mengedapankan aspek penanganan kesehatan Covid 19, kebijakan ini dibuat untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat dan negara yang semakin tidak stabil. Diharapkan sector ekonomi dapat kembali beroperasi, walupun secara bertahap. Dan tentunya akan memberikan dampak terhadapak perekonmian secara umum di masyarakat dan terhadap perekonomian negara.

D.    Administrative operability

Menitik beratkan aspek administratif dalam pelaksanaan kebijakan nantinya. Beberapa sub kriteria :

1)      Authority, berkaitan dengan kejelasan otoritas untuk pelaksanaannya.

2)      Institutional commitment

3)      Capability, berakitan dengan skill, pengalaman, dana yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan

4)      organizational support, misalnya berkaktan dengan fasilitas yang dimilik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang dipilih.

Contoh formulasi New Normal ini di barengi dengan pembuatan rencana tahapan pemberlakuan New Normal, yaitu fase 1 pada bulan 1 Juni 2020, Fase II pada 8 Juni 2020, Fase III pada15 Juni 2020, Fase IV pada 6 Juli 2020, dan Fase V pada 20 & 27 Juli 2020. Adanya tahapan atau fase pemberlakuan New Normal menurut saya salah satu bentuk kejelasan pelaksanaan, komitmen lembaga dalam melaksanakannya, dan kemampuan pelaksana kebijkan serta salah satu bentuk dukungan untuk mensukseskan pelaksanaan New Normal. Dengan demikian, formulasi kebijkan New Normal memenuhi kriteria Administrative operability.

Sumber : Bardach dalam Patton & Sawicki (1993)